Oleh: Rovicky | Desember 16, 2010

Tata Negera NKRI dalam benak visual thinker


Dalam ilmu psikologi dan pendisikan dikenal istilah Perceptual Styles. Perceptual styles adalah kecenderungan yang digunakan seseorang untuk memasukkan informasi ke dunia internal (otak) untuk diproses.

Ada anak yang belajar lebih baik dengan melihat gambar, membaca dan membuat coretan-coretan, anak ini kecenderungannya Visual. Ada anak yang belajar lebih cepat saat ia mendengarkan guru, berdiskusi dengan teman atau sambil mendengarkan lagu dan bergumam anak ini kecenderungannya Auditory. Ada juga anak yang tidak bisa diam saat belajar, perlu merasakan objek tertentu, praktek di laboratorium dsb yang ini kecenderungannya Kinesthetic.

Bagi orang visual untuk mengerti persoalan lebih mudah dengan melihat ketimbang mendengar. Demikian juga akan lebih mudah mengerti apabila melihat grafis lebih mudah ketimbang membaca huruf. Ini terutama bagi yang verbalnya rendah seperti saya. Geologist kebanyakan suka corat-coret, seperti saya, termasuk orang yang mudah melihat grafik ketimbang membaca tulisan.

😦 “Woo pantes Pakde, aku suka baca komik ketimbang baca buku pelajaran”

Memang tidak ada orang yang 100% Visual, tidak ada yang murni Auditory atau hanya menggunakan gaya Kinesthetic. Semua itu mesti dilihat dari konteks dan situasi yang sedang terjadi. Dalam proses belajar mengajar pun tergantung dengan waktu, guru dan juga orang tua bisa perlahan-lahan memahami cara belajar.

Main-main visual

Karena belum pernah melihat tata negara tata pemerintahan dalam grafis. Ya dibawah ini hanya coba-coba menggambarkan sebagian atau garis besar pengangkatan dan keanggotaan lembaga serta pemerintahan negara. Nah kali ini dicoba membuat corat-coret dalam belajar tata negara. Untuk mempermudah hanya disandingkan [osisi Eksekutif dan Legislatif. Kalau ditambah fungsi Yudikatif tentunya akan semakin rumit.

Konsep tatanegara pada pemilu 2009. Secara visual terlihat adanya ketidak seimbangan sebelah kiri dan kanan.

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini setiap pemilih di Indonesia mendapatkan 4 lembar daftar Caleg. Untuk Memilih DPRD II, DPRD I dan DPR Pusat dan Utusan daerah. Baru pemilu 2009 ini UD dipilih langsung. Kalau tidak salah sebelumnya UD dipilih juga oleh Partai. Sehingga UD menjadi bagian dari Partai juga.

Terlihat diatas bahwa posisi Gubernur merupakan posisi yang tidak punya partner. Memang semestinya partner kerjanya DPRD Tingkat I tetapi karena DPRD I juga sebagai anggota DPR Pusat maka Gubernur seolah bekerja tanpa kontrol. Pada kenyataannya banyak anggota DPR yang mangkir utk menghadiri sidang. Salah satu kemungkinannya karena adanya peran ganda DPRD Tingkat I, selain ke pusat dan ke daerah.

Supaya seimbang semestinya ada partner setara.

Seandainya BAB IV, Pasal 18 UUD 45 diamandemen, maka ada kemungkinan untuk "mensetarakan" sisi Eksekutif dan disi Legislatif

Diusulkan supaya Gubernur dipilih oleh Pemerintah pusat. Model amandemen diatas bila diterjemahkan dalam UUD maka akan seperti yang ditulis sebelumnya disini : Usulan amandemen Bab IV pasal 18 UUD 45

Alternatif penyeimbang

Saat ini UU memang menyatakan gibernur dipilih langsung, tetapi DPRD Tingkat I juga menjadi bagian dari legislatif di pusat. Tentusaja ini ini menyebabkan ketidak seimbangan. Selain dengan merubah atau memberikan kontrol pemerintah pusat, alternatif lain dapat dilakukan sebaliknya, yaitu memberikan kontrol lebih pada rakyat pemilih untuk memilih gubernurnya.

Cara ini akan mengarah ke pembentukan negara serikat. Apabila kondisi kemakmuran relatif merata. Model Negara Serikat merupakan sistem terbaik. Tentusaja jumlah anggota DPR dari Utusan Daerah mesti diperbanyak karena DPRD Tingkat I (yang menjadi wakil kepartaian) tidak lagi menjadi bagian DPR yang membuat UU serta APBN.

Alternatif : DPRD-I memilih Gubernur

Pemilihan tidak langsung dapat juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk tetap mencoba tetap memiliki falsafah demokrasi. Walau cara ini pernah dilakukan untuk memilih presiden pada masa lampau. Sebenernya ini cara lama. Dahulu memang DPRD-I memilih Gubernur, dimana kemudian dilantik oleh Mendagri. Namun cara ini sangat rawan “money politics”. Walaupun bisa dicoba dengan pemilihan tidak langsung yang dilakukan secara tertutup.

Keistimewaan

😦 “Pakdhe, bagaimana dengan keistimewaan beberapa propinsi di Indonesia ?”

Gambaran diatas tentu saja untuk kondisi general (les generale), sedangkan kondisi khusus (lespeciale) diatur dan diakui oleh pasal 18c UUD’45. Keistimewaan ini ada di Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, serta Papua.

Bacaan terkait :

Iklan

Responses

  1. maksudnya tempe anget gimana ya…??apakah tempenya ditempatkan disuatu wadah atau tempat tertentu biar angat?

  2. saya makin ngerti ni Pak soal tatanan negeri kita tercinta ini…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: