Konon satu kubu ngotot pilpres satu putaran. Akhirnya kubu ini hanya mengikuti satu putaran saja ….. yang putaran kedua utk capres yang lainnya. hehehehe ….

Tapi putaran kedua untuk memperebutkan juwara kedua dan tiga … !

Hef e nais dey !

Tanggung-jawab atas pilihan (termasuk menjadi Golput):

• Ikutan memilih ternyata buruk, ikut tanggung-jawab dosanya;
• Ikutan memilih dan ternyata bagus, dapet pahalanya;
• Golput dan ternyata presidennya buruk, ikutan dosa karena pilihan golputnya;
• Golput tapi yg terpilih ternyata bagus, ndak dapet apa-apa (wong ndak ikutan milih),

jadi mendingan ikutan milih lah

Saya termasuk yang menyesal terpisahnya SBY-JK. – SBY is on the right track – JK with more speed. Arah dan kecepatan itu perlu untuk maju. Sayapun hanya bisa bilang SBY sudah dalam track yang betul, walaupun dibilang ketinggalan dengan yang lain mungkin saja ada benarnya. Namun dalam situasi dunia yang makin ndak menentu seperti sekarang ini aku lebih mementingkan arah ketimbang kecepatan.

Dengan menuliskan kalimat pendek diatas terjadi diskusi meriah di Facebok-ku. Coba tengok, apa kata mereka :

Kita memilih “raja”, bukan “panglima !”

Indonesia itu tidak terbiasa berdebat, kanapa dipaksakan ada acara debat antar pasangan capres-cawapres dalam satu gelanggang ? Apakah debat itu merupakan syarat atau cara Indonesia dalam memilih pemimpinnya ? Kalau memang kita tidak terbiasa dengan debat, kenapa harus ada acara debat ?.

Sejarah Indonesia sepertinya jarang atau bahkan tidak mengenal perang tanding dalam memilih pemimpin. Adu jago, bukan adu pemilik jago. Jago hanyalah gladiator (petarung) tetapi bukan mempertarungkan sang kaisar pemilik jago. Pemimpin modern saat ini adalah leader . Dan leader yang pas itu adalah orang yang punya kemampuan “to lead, to control, and to persuade“. Yang diperlukan di Indonesia yang sangat paternalistik ini, adalah seorang presiden yang menjadi panutan. Presiden di Indonesia itu semestinya seorang panutan dan mampu mempengaruhi anak buah atau rakyatnya untuk bergerak maju, mundur maupun berbelok dalam barisan yang disebut negara.

Dalam kontex teori ekonomi memang tidak pernah ada paham Neoliberalisme. Yang ada istilah kapitalisme. Yang saya tahu Pak Boediono bersama Almarhum Prof Dr. Mubyarto pada tahun 1980-an, pernah menulis buku mengenai Ekonomi Pancasila yang kemudian dikenal sebagai Ekonomi Kerakyatan.

Kalau memang Boediono tidak berpaham Neolib ….